Dalam beberapa waktu terakhir, rencana Gubernur Jambi Al Haris untuk membuka kembali aktivitas transportasi batubara menuai pro dan kontra. Banyak orang menolak karena kemacetan total dan gangguan aktivitas umum yang terjadi, terutama dalam angkutan barang dan orang.
Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, mendorong Pemprov Jambi untuk mempercepat perizinan jalur sungai. Fadli menyatakan bahwa pemerintah harus berada di garis depan untuk perizinan transportasi batubara jalur sungai. Meskipun izin ini diurus oleh perusahaan, pemerintah paling tidak harus mendorong dan mempercepat proses tersebut.
Fadli menjelaskan bahwa mempercepat jalur sungai adalah salah satu langkah penting dalam mengurai kemacetan, selain menyelesaikan jalan khusus angkutan batubara. Ia juga mengimbau semua pihak, termasuk pengusaha batubara, untuk mempedulikan masalah ini.
Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bahwa operasional angkutan batubara yang diminta untuk dihentikan sejak 3 Maret lalu akan dibuka kembali mulai Sabtu ini. Namun, kepastian dimulainya kembali aktivitas ini tergantung pada progres perbaikan jalan rusak di tiga titik di Batanghari.
“Kalau bisa selesai pada Jumat sore, nanti akan kita buka lagi,” kata Al Haris pada Senin (6/3). Ia juga menyatakan bahwa penutupan sementara aktivitas angkutan batubara itu memang hanya bisa dilakukan karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas batubara.
“Tentu saja kasihan masyarakat yang berada di sana, mereka juga butuh makan. Namun, perbaikan harus selesai terlebih dahulu. Jika tidak, kita khawatir bahwa akan terjadi kemacetan lagi pada bulan Ramadhan nanti,” ujarnya.
Dalam upaya mengurai kemacetan di Provinsi Jambi, pemerintah harus mempercepat izin jalur sungai dan menyelesaikan jalan khusus angkutan batubara. Semua pihak, termasuk pengusaha batubara, harus mempedulikan masalah ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mengurangi kemacetan di Provinsi Jambi.